BannerBerita

Tindak Lanjut Kunjungan Menkomarves, Bupati Dairi : Mari Kerja, Kerja, Kerja

Sidikalang- Pasca kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (13/02/2021) ke Silahisabungan, dalam rangka meninjau kemajuan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Rabu (24/03/2021) Tim Gabungan Lintas Kementerian yang dipimpin Sartin Hia Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melakukan kunjungan ke beberapa titik di kawasan Silahisabungan terhadap berbagai usulan pembangunan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Dairi diantaranya Kawasan situs Sipaulak Hosa, Menara Pandang, Tugu Silahisabungan, Rumah Tanggal dan kawasan Simandar.

Usai kunjungan lapangan dilanjutkan rapat pembahasan, bertempat di Pendopo Bupati Dairi. Bupati Dairi Dr. Eddy Berutu memaparkan potensi Dairi serta memaparkan kinerja Pemkab dalam pelayanan dan pembangunan, tantangan dalam keterbatasan infrastruktur.

Dalam rapat sekaligus pembahasan tersebut, Bupati berharap dukungan dari Pemerintah Pusat dalam menyukseskan dan mendukung pembangunan kawasan wisata terutama di Silahisabungan.

“Kita berharap kawasan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dan tentunya Silahisabungan sebagai salah satu kawasan bisa mendapatkan dukungan Pemerintah dan untuk itu salah satunya kami menawarkan lahan Simandar dijadikan bagian kawasan BODT. Kami siap kerja, kerja, kerja untuk mendukung visi besar Pemerintah”, kata Bupati.

Bupati Dairi Eddy Berutu memaparkan potensi Dolok Simandar yang dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang dapat mendukung DPSP serta berbagai usulan pembangunan untuk mendukung DPSP Danau Toba.

“Dolok Simandar rencananya akan kita alih fungsikan menjadi kawasan otoritatif BPODT di bagian Barat Utara pulau Sumatera yang akan dikelola oleh BPODT setelah kawasan Sibisa di Kawasan Toba”, kata Bupati menambahkan.

Selanjutnya, Sartin Hia, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif menegaskan, sesuai arahan Menko Marves Luhut Pandjaitan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan kawasan Danau Toba dan untuk melihat perkembangannya maka beliau melakukan berbagai kunjungan di wilayah kawasan Danau Toba.

Dikatakan, pengembangan kawasan Danau Toba terus dikebut dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan berbagai insentif untuk para UKM, namun hendaknya memperhatikan aspek-aspek kultur, budaya serta regulasi yang tidak bertentangan dalam mendukung terciptanya pembanguann.

“Kita akan tindak lanjuti usulan yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Dairi, serta mengkajinya bersama dengan Kementerian yang lain. Seluruh kawasan Danau Toba harus segera dikembangkan. Bapak Menteri sudah meminta agar disusun perencanaan pembangunan yang konkret yang targetnya lebih cepat tercapai,” tuturnya.

Sartin Hia juga menyampaikan salut atas semangat dan gigihnya Bupati Dairi dalam memperjuangkan isu ini ke pemerintah pusat.

Sementara itu Asisten II Ekonomi Pembangunan Charles Bancin menyebut sesuai Perpres nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, kuota lahan yang diizinkan dikelola oleh BODT adalah 500 Ha, namun sampai saat ini masih terdapat kekurangan kuota.

“Harusnya 500 Ha , kondisi sekarang masih 386 Ha yang tersedia, di Sibisa dan Sigapiton, dan untuk memenuhi kuota tersebut, Kabupaten Dairi sesuai arahan pak Bupati Eddy Berutu mengusulkan untuk melepaskan 160 Ha lokasinya untuk memenuhi dan menyempurnakan kuota tersebut” ujar Charles.

Dari hasil pertemuan tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, menyimpulkan akan melakukan Vidcon dan mengundang Kemneterian Lingkungan hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kemendagri, Pemkab Dairi dan BPODT untuk membahas penerbitan SK Kemen LHK terkait usulan tambahan lahan Zona Otorita Danau Toba.

Selanjutnya Bupati Dairi diminta untuk bersurat kepada Menteri Dalam Negeri terkait usulan tambahan Lahan Zona Otoritatif di Kabupaten Dairi.

Selain itu BPODT juga menginformasikan bahwa salah satu point penting dalam pengelolalan kawasan Pariwisata adalah adanya status lahan yang ‘Clean and Clear’ disamping penyiapan infrastruktur dasar utama yang menuju kawasan termasuk jalan akses, listrik, air bersih dan teknologi informasi.

Diakhir pertemuan Kapolres Dairi dan Dandim 0206 Dairi menyambut baik dan siap melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba di Silahisabungan.

Related Articles

Back to top button