Sidikalang – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (25/11/2020).
Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dalam acara penyerahan secara virtual tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Drs. Leonardus Sihotang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Dekman Sitopu, SE, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Ir. Hotmaida Butar Butar, MT serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Junihardi Siregar, MM.
Presiden dalam sambutannya mengatakan tahun 2020 merupakan tahun yang sulit dan tahun 2021 juga masih menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan bahwa kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter setiap kebijakan. Presiden yang juga didampingi oleh Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dalam acara tersebut juga mengatakan bahwa APBN 2021 berfokus pada 4 hal, yakni Penanganan Kesehatan yang difokuskan pada vaksinasi Covid-19; Perlindungan Sosial; Pemulihan Ekonomi, dan Reformasi Struktural.
Presiden juga menyampaikan Belanja pada APBN 2021 yang mencapai Rp 2.750 triliun, yang terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 1.032 triliun, serta Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun, yang keseluruhan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Belanja Pemerintah merupakan roda penggerak ekonomi. Oleh karena itu Saya harapkan kepada para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah untuk melakukan Reformasi Anggaran, serta memanfaatkan APBD dan APBN dengan cermat,” ucap Presiden.
Sebelumnya Menteri Keuangan yang hadir pada acara tersebut dalam laporanya menjelaskan bahwa penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Diantaranya dikatakan Menteri Keuangan yakni mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi.
Oleh sebab itu, keuangan negara disampaikan Menteri Keuangan menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19.
“Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun,” ujar Menteri Keuangan.
