BPJS Kesehatan Kabupaten Dairi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi mengadakan kegiatan Sosialisasi JKN – KIS kepada Aparatur Desa Kabupaten Dairi pada Selasa (29/10/2019) di Balai Budaya Sidikalang. Sosialisasi tersebut di buka dan di hadiri oleh Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Ny. Romy Mariani Eddy Berutu, Kepala BPJS Kabupaten Dairi Radiah Nazmah Sari, Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi.
Dalam sambutannya, Bupati Dairi mengatakan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan program pembangunan memiliki visi Dairi Unggul dimana dalam capaian visi tersebut di tandai dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas produk unggul pertanian; semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diselengaarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; semakin meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. “Jika kinerja kita baik, maka secara tidak langsung akan menubuhkan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat desa akan tercipta,” ucap Beliau. Keseluruhan capaian visi tersebut Beliau katakan di harapkan dapat mendorong produktivitas dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejehteraan masyarakat.
Perwujudan Visi Dairi Unggul di katakan Beliau telah di laksanakan dalam program 100 hari kerja diantaranya yakni peluncuran Kartu Tani bagi para petani yang di harapkan akan terlaksana di seluruh kecamatan pada tahun 2019 ini; pelayanan bus sekolah gratis; pelayanan gawat darurat 119 serta pembenahan pusat pasar sidikalang. Seluruh program tersebut di katakan Beliau jika hanya bergantung kepada APBD Kabupaten Dairi maka banyak hal yang tidak dapat di kerjakan. “Oleh karena itu Saya berharap kepada para Kepala Desa dapat mengambil bagian untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut melalui program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD-Des sesuai dengan kewenangan yang di miliki ,” uajr Beliau.
Dalam mendukung perwujudan SDM yang unggul, Beliau menuturkan bahwa salah satu yang paling mendasar yang harus di lakukan adalah peningkatan kualitas hidup sejak dini melalui beberapa program antara lain program pencegahan stunting (pertumbuhan anak) dimana kondisi stunting saat ini di Kabupaten Dairi sudah mulai mengkhawatirkan di Kabupaten Dairi. Oleh karena itu Beliau utarakan harus ada program khusus serta perhatian khusus agar upaya pencegahan stunting dapat menjadi prioritas di bidang kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi. Mengingat akan pentingnya kesehatan, Bupati Dairi menekankan agar dalam penganggaran APBD Desa harus ada anggaran jaminan kesehatan untuk aparatur desa baik itu Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dengan adanya anggaran jaminan kesehatan, Beliau berharap akan kualitas dan kinerja pelayanan para aparatur desa akan semakin meningkat. Selain itu, Beliau menghimbau kepada seluruh Kepala Desa agar menggunakan anggaran dana desa dengan sebaik-baiknya, anggaran untuk infrastruktur itu penting, namun yang lebih penting adalah sumber daya manusia dan ekonominya agar masyarakat semakin sejahtera baik itu martabat dan perekonomiannya.
Ketua TP. PKK Dairi : Tahun 2020 Kabupaten Dairi Akan Jadi Salah Satu Kabupaten Yang Fokus Penanganan Stunting
Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi mengatakan menurut data yang di peroleh bahwa stunting di Kabupaten Dairi terdapat sekitar 20% anak terkena stunting. Angka 20% tersebut Beliau katakan angka 20% tersebut lebih tinggi dari rata rata seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yakni di atas angka 18%.
Beliau katakan juga bahwa pada tahun 2020 mendatang Kabupaten Dairi akan menjadi fokus penanggulangan stunting meskipun data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi mengatakan di tahun 2018 jumlah stunting terdapat sebanyak 29% dan di tahun 2019 terdapat sebanyak 20% anak penderita stunting yang berarti terjadi penurunan angka stunting sebesar 9%. Oleh karena itu, peran dari para Kepala Desa sangat di perlukan untuk menangani hal tersebut melalui penggunaan anggaran dana desa. Penggunaan anggaran dana desa tersebut di katakan Beliau tentunya melalui hasil kesepakatan para Kepala Desa dengan Pemerintah Kabupaten Dairi yang di dukung dengan terbitnya Peraturan Bupati agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut.
