Sidikalang – Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Dairi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021. Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD 2021 ini ditandatangani oleh Bupati Dairi, Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani S.Sos, Jumat (3/9/2021).
Bupati Eddy usai penandatangan menyebut bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif terus dapat terjaga dengan baik.
“Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan anggota Dewan Yang Terhormat, dengan semangat kebersamaan, ketekunan, dan penuh tanggung jawab dapat menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang ditindaklanjuti dengan penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan DPRD Kabupaten Dairi tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada hari ini,” ujarnya.
Selanjutnya, Eddy berharap dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan DPRD Kabupaten Dairi ini dapat menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Dairi dalam rangka “Mewujudkan Dairi Unggul Yang Menyejahterahkan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”.
“Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Melalui kesempatan ini saya mengintruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan ini dengan melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diharapkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerahnya dapat kita mulai segera pada tanggal 13 September 2021 dan kita selesaikan sebelum akhir September 2021,” imbuhnya.
