Sidikalang – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menghadiri Rapat Kerja Tahun 2021 dengan fokus tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II Ibu Ir. Romadhaniah, M.Ec dan diikuti pimpinan OPD dan para Camat yang dilaksanakan pada Selasa (19/01/2021) di Balai Budaya Sidikalang.
Dalam arahannya, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan sangat mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Dairi dengan jajarannya karena telah proaktif dan responsif untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai arahan yang telah disampaikan.
Dalam rapat kerja tersebut, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan dalam setiap kesempatan selalu menekankan bahwa disetiap pelaksanaan pembangunan agar diarahkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Dairi yakni Dairi unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman.
“Kecepatan OPD dalam menjalankan arahan saya belum seperti yang saya harapkan. Koordinasi antar OPD masih lemah dan tidak solid, kelemahan dan ketidaksolidan ini lebih terasa lagi disaat pandemi covid-19 dimana kita berada disituasi yang tidak normal,” ujar Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu. Diutarakan Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu bahwa komunikasi dan koordinasi OPD dengan para Camat masih lemah apalagi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa.
“Saya minta Inspektorat turun tangan. Keadaan yang menyebabkan performa OPD menjadi terhambat agar diurai. Sebab dengan demikian performa kerja kita akan semakin baik. Ini awal tahun, jadikanlah ini introspeksi untuk bergerak lebih cepat”, kata Bupati.
Dijelaskan Bupati, pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen di semua organisasi modern baik swasta atau organisasi publik apalagi organisasi yang sudah terdaftar dan dimiliki publik seperti pemerintahan maka fungsi pengawasan itu menjadi sangat penting khususnya dalam penyelenggaran pemerintah.
Disampaikan Bupati, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi terutama dalam pengawasan intern oleh inspektorat Kabupaten Dairi diantaranya bahwa, pengawasan intern bertujuan memastikan kegiatan terlaksana dengan benar, efektif, efisien sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengawasan itu bertujuan mengantisipasi sejak dini bila terjadi penyimpangan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang merugikan, baik oleh masyarakat atau pejabat dalam melaksanakan program kerja”, kata Bupati.
Bupati menambahkan bahwa pengawasan intern juga bertujuan meningkatkan kualitas penjaminan dan pendampingan.
“Pengawasan disini berfungsi sebagai sarana konsultasi. Agar penyimpangan itu dinihilkan sehingga tingkat kesuksesan pengawasan bisa lebih tinggi. Pengawasan intern terhadap penyelenggaran pemerintah daerah diperlukan untuk mencapai good governence dan clean governence yang bersih dan bebas dari KKN”, ujarnya.
Bupati Dairi Dr.Eddy Keleng menambahkan yang bisa membantu kita sehingga kita bisa lebih fokus dalam hal-hal strategis dalam mengambil keputusan yaitu digitalisasi.
“Serahkan semua pada sistem digitalisasi agar kita fokus pada hal-hal yang strategis, kreatif dan inovatif. Tidak habis waktu dan uang kita mengerjakan hal-hal yang non strategis. Tolong kita bekerja, mulai Februari pembayaran gaji aparat desa termasuk kepala desa semua nontunai”, tegas Bupati.
Berdasarkan hasil pengawasan APIP yang melakukan review dokumen perencanaan Bupati mendapat informasi ada beberapa hal yang menjadi catatan, diantaranya sinkronisasi antara dokumen perencanaan belumlah sepenuhnya sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD 2019-2024.
Bupati menjelaskan, ada pertentangan antara prioritas dan sasaran dalam dokumen perencanaan yang hirarki kedudukannya lebih rendah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
“Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Pandemi Covid 19 fokus pembangunan diarahkan pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional ,reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana, fokus ini harus tergambar secara konkrit dalam dokumen perencanaan”, ujar Bupati.
Terkait hal tersebut, kepada kepala BAPPEDA, Kepala BKAD, Tim Anggaran dan seluruh OPD Bupati menegaskan dalam melaksanakan program kegiatan berikutnya supaya tetap berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD 2019-2024 sehingga pada tahap ke 5 diakhir masa RPJMD seluruh prioritas dapat tercapai dan hasilnya dapat diukur serta paling penting bermanfaat bagi masyarakat.
“Ini lebih istimewa karena kondisi Covid 19.Pembangunan harus tetap jalan ditengah fiskal yang sangat sempit. Jadi perlu keseriusan dan kerja ekstra. Dalam kondisi yang berat pun target kita harus bisa tercapai”, ujar Bupati.
Di akhir arahannya Bupati Eddy Berutu meminta seluruh jajaran mengubah perspektif bahwa pengawasan itu bukan untuk dihindari atau ditakuti namunadalah membantu pekerjaan kita dalam mencapai tujuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
